 |
| Foto: Saifudin, Aktivis HMI Kalimantan Barat |
Oleh: Saifudin, Aktivis HMI Kalimantan Barat
ARTIKEL - Terdapat banyak jalur yang tidak resmi yang berpotensi rawan digunakan untuk perlintasan ilegal, termasuk kejahatan transnasional.
Di tiga kabupaten saja yaitu, Sambas, Bengkayang dan Sanggau terdapat setidaknya 54 jalur tidak resmi. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan BNPP pada tahun 2020 dan 2022.
Dengan banyaknya jalur-jalur tidak resmi aktivis Kalimantan Barat, Saifudin meminta pihak terkait untuk lebih serius dan memprioritaskan peningkatan pembangunan dan pengawasan. Karena dengan banyaknya jalur tidak resmi berpotensi banyak penyelundupan dan transaksi ilegal yang di lakukan.
Pada tahun 2024 banyak sekali penyelundupan yang terjadi, baik itu sejenis sembako, hewan, narkoba dll.
Ada enam isu strategi pengelolaan lintas batas negara dan empat isu strategis pengelolaan batas wilayah negara.
Enam isu strategi tersebut adalah belum terpandu nya sistem pemeriksaan dan palayanan lintas batas yang belum memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Yang kedua masih relatif banyak jalur-jalur perlintasan tidak resmi.
Ketiga, terbatasnya sumber daya manusia dan dukungan teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan lintas batas (Custom, Immigration, Quarantine, Security). Selanjutnya yang keempat belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pengamanan lintas batas negara.
"Baik di darat maupun di laut Pos Pengamanan Perbatasan Pamtas, Pos TNI Angkatan Laut, Pos Kepolisian, termasuk teknologi pengamanan perbatasan," ujarnya, Senin (13/1/2025).
Selanjutnya yang kelima dan keenam, adalah belum terbangunnya sistem pengamanan perbatasan terpadu Integrated Border Security System dan berbagai permasalahan lintas batas, baik terkait aspek ekonomi dan sosial budaya, maupun aktivitas kejahatan lintas negara (transnational crime).
Dengan permasalahan yang ada, seharusnya itu menjadi perhatian penuh oleh pemerintah pusat maupun daerah, sehingga dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya transaksi ilegal dan penyelundupan.