 |
| Foto: Kepala BPRPD Kabupaten Sekadau, Fasipikus Iwan Karantika didampingi Perwakilan Bank BNI dan Bank Kalbar Kancab Sekadau. |
SEKADAU - Dalam upaya meningkatkan indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah (BPRPD) Kabupaten Sekadau gelar kegiatan High Level Meeting (HLM) TP2DD Kabupaten Sekadau tahun 2024 di Lupung Caffe Sekadau, Selasa (10/9/2024) pagi.
Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah (BPRPD) Kabupaten Sekadau, Fasipikus Iwan Karantika saat diwawancarai usai kegiatan mengatakan ETPD Kabupaten Sekadau saat ini masih di urutan ke 11 dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat berada pada 72,3% dengan kategori Maju.
Iwan menjabarkan, ETPD adalah sebuah upaya terpadu dan terintegrasi untuk mengubah pembayaran pajak dan retribusi serta belanja tunai menjadi non-tunai berbasis digital dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, BPRPD Sekadau juga menghadirkan perwakilan dari Bank BNI dan Bank Kalbar sebagai pemateri dengan peserta masing-masing dari perwakilan SKPD di lingkungan Pemkab Sekadau.
Ia berharap, melalui kegiatan High Level Meeting (HLM) TP2DD Kabupaten Sekadau tahun 2024 itu kategori ETPD Sekadau dapat meningkat dari Maju menuju Digital. Pihaknya pun berharap dukungan semua SKPD di Kabupaten Sekadau untuk mencapai target tersebut.
"Yang diupgrade, SP2D online supaya ada, kanal-kanal pembayaran pajak dan retribusi. Untuk pembayaran nantinya bisa dilakukan di alfamart, indomaret, CU dan Agen Bank terkhusus wilayah yang belum terjangkau internet. Oleh BI juga diminta kepada seluruh pemerintah daerah ikut lomba ASN digital yang artinya semua transaksi akan dilakukan secara digital, baik belanja, pendapatan dan pembayaran dan lainnya," jelas Iwan.
Terkait dengan beberapa desa yang masih Blank Spot (tidak ada jaringan internet) sudah dipastikan menghambat upaya transaksi non tunai. Oleh karena itu, BPRPD akan berkomunikasi kepada instansi terkait menyangkut Blank Spot tersebut.
Iwan juga menyebutkan, di kabupaten sekadau sudah ada 124 tower yang tersebar hampir menjangkau seluruh wilayah pedesaan di kabupaten sekadau, dan bahkan jumlah tower ini lebih banyak dari jumlah desa yakni 94 desa. Maka diharapkan jumlah tower yang lebih banyak itu dapat menjangkau seluruh desa agar tidak ada lagi wilayah blank spot.
"Saran dari BI untuk memperluas jangkauan blank spot, dari pemerintah daerah diminta berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo, memang kendala dalam pembayaran non tunai itu jaringan internet. Nanti kita koordinasi dengan dinas, desa mana yang masih blank spot," ujarnya.
Meski masih ada kendala seperti blank spot, Iwan menyebut di Sekadau seluruh pembayaran pajak daerah sudah dilakukan secara non tunai, tinggal yang retribusi yang masih ada tunai.
Iwan juga menegaskan, dengan terwujudnya program ETPD di semua wilayah akan memperkecil upaya pungutan liar yang kerapkali menjadi permasalahan dalam pembayaran pajak.
"Dengan transaksi non tunai, nantinya tidak ada lagi alasan untuk tidak bayar pajak karena tidak perlu lagi mengeluarkan dana tambahan untuk menuju ke kantor pajak daerah. Cukup dengan Mobile Banking di Handphone masing-masing sudah bisa, asal jaringan internet lancar," harap Iwan.