 |
| Foto: Rakor Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual dari Ruang Data Analytic Room, Kantor Gubernur Kalbar. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun). |
PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual dari Ruang Data Analytic Room, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (27/12/2023).
Rakor ini dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal Tomsi Tohir yang dilaksanakan di ruang Sasana Bakti Praja Kemendagri, Jakarta Pusat. Rakor Inflasi ini diikuti Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar dr. Harisson, M.Kes., turut dihadiri oleh beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Pada kesempatan itu, Inspektur Jenderal Kemendagri mengatakan bahwa pada tahun yang baru ke depan kelak kita dapat berkaca pada rakor pengendalian inflasi yang dilaksanakan pada rakor hari ini untuk antisipasi lonjakan persentase inflasi di daerah - daerah tertentu agar tidak melebihi target yg ditetapkan. Lanjutnya dia berharap untuk para narasumber berfokus dalam pembahasan terkait kenaikan beberapa bahan pokok tertentu. Dan ia juga berharap inflasi pada bulan desember ini tidak melebihi target maksimal yang sudah ditentukan.
"Kita memiliki harapan besar pertama berkaitan dengan persiapan untuk tahun baru, tentunya kita berkaca pada hari ini untuk daerah daerah tertentu dalam mengantisipasi lonjakan inflasi. Kemudian untuk bahan pokok yang naik para narasumber fokus disitu saja jadi dapat fokus beberapa item saja. Kita berharap bulan desember ini yang sebentar lagi akan berakhir tidak melebihi daripada 3%," imbuhnya.
Direktur Statistik Harga Windhiarso Putranyo menjelaskan, dalam lima tahun terakhir selalu terjadi inflasi pada bulan Desember yang tingkat inflasi bulan desember lebih tinggi dibanding bulan November. Dan diharap untuk waspada kenaikan harga beberapa komoditas menjelang natal dan tahun baru, diantaranya tarif angkutan udara, telur ayam ras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan daging ayam ras.
"Berdasarkan perkembangan inflasi secara historis dan pantauan IPH hingga minggu ke-3 Desember, bawang merah, cabai merah, cabai rawit dan telur ayam ras berpotensi mengalami inflasi pada bulan Desember," ungkapnya.
Adapun 10 kabupaten/ kota dengan kenaikan IPH tertinggi diantaranya Minahasa Selatan 9,28%, Minahasa 9,43%, Bolaang Mongondow 9,32%, Donggala 8,88%, Tomohon 8,87%, Minahasa Utara 8,23%, Bolaang Mongondow Timur 7,72%, Halmahera Selatan 7,53%, Kepulauan Sangihe 7,43%, Bitung 7,22%.
Secara nasional jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indek Kenaikan Harga turun sebesar 7% poin. Dari 60,77% kab/kota di pulau Sumatera yang mengalami kenaikan IPH, kenaikan harga tertinggi terjadi di Banyu Asin dengan nilai IPH 4,56%. Sedangkan dari 86,52% kab/kota di Pulau Jawa yang mengalami kenaikan IPH, kenaikan harga tertinggi terjadi di Malang dengan nilai IPH 4,22%. 77,11% kab/kota di luar Pulau Ja w dan Sumatera yang mengalami kenaikan IPH, kenaikan harga tertinggi terjadi di Minahasa Selatan dengan nilai IPH 9,59%.
"Perkembangan harga beberapa komoditas sampai dengan minggu ke-3 Desember tahun 2023 diantaranya Cabai Merah per Kg secara nasional naik 11,50%, cabai rawit naik 14,79%, bawang merah naik 13,96%, telur ayam ras naik 0,88% dan gula pasir naik 3,77%," tutupnya.
Dikesempatan berbeda pada sesi wawancara Harisson menyampaikan bantahan terkait pemberitaan atas statement Anies Baswedan. Dirinya membantah pernyataan calon presiden (Capres) nomor urut 1 tersebut mengenai tingginya harga bahan pokok (bapok) di Pasar Flamboyan Pontianak. Harisson menilai pernyataan Anies tersebut keliru yang tidak didasari dengan data dan fakta yang ada.
"Kita memastikan bahwa harga sejumlah bahan pokok stabil menjelang tahun baru. Bahkan rata-rata harga bapok di pasar cenderung turun dan stabil dari harga sebelumnya," imbuhnya.
Ia juga menyampaikan bahwa secara Nasional Provinsi Kalimantan Barat berada di urutan ke-3 dengan angka inflasi terendah. Selain itu Harisson menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat rutin melakukan rapat secara Nasional yang diadakan setiap minggunya. Selain itu kita juga rutin melakukan pemantauan di pasar-pasar tradisional. Melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), dimana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag-ESDM) dan Dinas Ketahanan Pangan, hampir setiap hari selalu melakukan pemantauan harga bapok.
"Data terkait inflasi tingkat Nasional, Kalbar adalah 3 Provinsi dengan tingkat inflasi terendah di bawah Papua dan Aceh. Saya juga rutin turun langsung melakukan pengecekan harga bapok di 14 kabupaten kota. Setiap kunjungan kerja (kunker), turun langsung ke pasar tradisional, dan itu menjadi agenda wajib, itu semua untuk mengetahui perkembangan harga yang ada," tegasnya.
Sebagai informasi, Indeks perkembangan Harga (IPH) sebagai Proxy Inflasi pada pencatatan tanggal 18-22 Minggu ke-3 Desember Tahun 2023, Prov. Kalbar berada di angka 1,30%, komoditi dengan andil perubahan harga terbesar yaitu daging ayam ras 0,70%, bawang merah 0,19%, udang basah 0,15%. Kenaikan IPH terbesar di Kalbar adalah Kab. Kuburaya 3,316%, Kab Melawi 2,966% dan Kab Mempawah 2,220%.
Terakhir, ia menyampaikan terkait bahan pokok penting yang ada di Kalbar cukup stabil dalam menyambut Natal dan Tahun Baru. Dan Pemprov Kalbar juga tetap mengantisipasi akan terjadinya inflasi pada momen perayaan Natal dan tahun baru 2023 ini agar tidak berimbas terjadinya kenaikan inflasi pada bulan berikutnya.
"Bahwa hasil pemantauan untuk komoditi penyebab inflasi seperti bahan pokok penting itu cenderung stabil dan ada beberapa komoditi yang turun. Jadi dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru stok bahan pokok masyarakat di Kalbar itu aman, sebagai pembanding dari tahun sebelumnya. Kita tetap mengantisipasi akan terjadinya inflasi dan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk langkah yang akan diambil saat terjadi nya inflasi," tutupnya.(ais)