DPRD Sekadau Gelar Paripurna PU Fraksi

SEKADAU – DPRD Kabupaten Sekadau menggelar Paripurna Ke-25 masa Sidang Ke-1 dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Bupati Sekadau tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) tahun 2024, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sekadau. Senin (13/11/2023). 

Rapat Dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sekadau, Handi dan Didampingi Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Radius Efendy dan Wakil ketua II DPRD Kabupaten Sekadau, Zainal. 

Hadir pada Paripurna tersebut, 21 Anggota DPRD lainnya, Sekertaris Daerah Kabupaten, Mohammad Isa, Para Kepala SKPD dan OPD Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten serta tamu undangan lainnya. 

Dari 8 Fraksi DPRD Kabupaten Sekadau yang terdiri dari, Fraksi Nasdem, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Hanura, Fraksi Persatuan, Fraksi Gerindra dan Fraksi PDI-Perjuangan menyampaikan Pemandangan Umumnya terhadap Nota Pengantar Bupati Sekadau tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) tahun 2024.

Salah satu fraksi DPRD Kabupaten Sekadau Sekadau yang menyampaikan Pemandangan Umumnya yaitu Fraksi Hanura dengan Juru Bicara, Abun Tono mengatakan, Terhadap Nota Pengantar Rancangan perda APBD tahun Anggaran 2024, yang disampaikan oleh Saudara Bupati terkait arah dan tujuan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang akan dicapai melalui alokasi anggaran tahun anggaran 2024, Fraksi Hanura berpendapat dan 

 meminta penjelasan atas hal-hal sebagai berikut: 

1. Sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam penyusunan APBD, 

pemerintah daerah wajib memperhatikan pedoman yang dikeluarkan oleh menteri dalam negeri, dan untuk penyusunan anggaran tahun 2024 menteri dalam negeri telah menetapkan permendagri nomor 15 tahun 2023 tentang 

pedoman penyusunan apbd tahun anggaran 2024. terhadap hal tersebut, agar disampaikan data dan penjelasan terkait: 

a. Alokasi anggaran belanja daerah untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, kemampuan pendapatan daerah, dan 

pada pencapaian target pelayanan publik, belanja daerah dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi (penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi,peningkatan investasi, penguatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Hal ini perlu kami minta penjelasan dan data terkait juga dengan selama tahun anggaran 2023, pemerintah Kabupaten Sekadau belum pernah mendapat Alokasi Anggaran Insentif Fiskal daerah dengan indikator 

sebagaimana telah disampaikan. 

b. Pemenuhan belanja wajib (mandatory spending fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik), 

pemenuhan target standar pelayanan minimal (spm) serta pencapaian 

sasaran pembangunan. 

c. Target Kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam 

mendukung prioritas pembangunan daerah yang merupakan 

pertimbangan dalam penentuan alokasi anggaran setiap perangkat 

daerah. Fraksi Hanura dalam hal ini masih menilai bahwa alokasi anggaran masing-masing perangkat daerah dilakukan berdasarkan 

pertimbangan sekedar mendapat alokasi anggaran dan bukan didasarkan pada target kinerja yang akan dicapai atau alokasi anggaran 

yang hanya didasarkan pada keinginan dan bukan kebutuhan 

pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. 

d. Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) atau komitmen pemerintah 

daerah dalam belanja pengadaan barang/jasa berupa produk dalam 

negeri (PDN). 

e. Alokasi anggaran program dan kegiatan yang dibiayai dari dana alokasi 

umum yang sudah ditentukan penggunaannya. hal ini penting agar tidak terjadi lagi kejadian sebagaimana tahun anggaran 2023, APBD sudah disetujui dan ditetapkan, namun berikutnya terjadi perubahan alokasi 

yang merubah struktur belanja yang sudah tertuang dalam peraturan 

daerah, dan bahkan terdapat alokasi anggaran yang tidak pernah sama sekali mendapat pembahasan dan persetujuan dprd. 

2. Dalam Permendagri tersebut juga diatur bahwa Kepala Daerah wajib 

mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung dalam bentuk hard copy dan softcopy kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir. 

Terhadap hal ini, fraksi hanura melihat bahwa telah terjadi kemunduran 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah terutama perencanaan dan penganggaran daerah. fraksi hanura juga 

meminta perhatian serius dan pertanggungjawaban pemerintah daerah 

dalam hal ini serta menyampaikan dokumen dimaksud kepada DPRD dan penjelasan lebih lanjut atas proses penyusunan Raperda APBD tahun 

anggaran 2024. hal yang sama sudah terjadi ditahun anggaran 2023: 

a. Proses penyusunan RKA–SKPD apakah sudah disampaikan kepada 

TAPD melalui PPKD untuk kemudian diverifikasi oleh TAPD dan direviu 

oleh APIP secara bersamaan atau hanya dikerjakan oleh badan pengelola keuangan dan aset daerah (agar dilengkapi dengan bukti seluruh dokumen surat, laporan hasil reviu dan lain-lain). 

b. Proses pembahasan oleh TAPD atas Penyusunan Raperda tentang 

APBD berikut penyusunan dokumen pendukungnya (dilampiri nota 

keuangan, rancangan perda dan rancangan perkada tentang Penjabaran APBD yang sampaikan dengan disampaikan nota 

pengantar belum diterima oleh DPRD). 

3. Disampaikan dalam pidato pengantar nota keuangan bahwa Raperda 

APBD tahun anggaran 2024 diarahkan dengan 7 (tujuh) prioritas dan 

pemenuhan belanja lainnya. Fraksi Hanura berpendapat: 

a. Tidak ada kesesuaian antara prioritas yang disampaikan dengan alokasi 

anggaran yang tertuang dalam apbd atau terkesan hanya sebagai 

sebuah narasi/rencana normatif dalam nota pengantar rancangan perda 

apbd terutama prioritas penguatan infrastruktur yang difokuskan pada 

peningkatan jalan dan jembatan sebagai penghubung menuju kawasan 

ekonomi, pertanian, perkebunan dan kawasan strategis lainnya, 

peningkatan ketersediaan pangan dan keamanan pangan serta 

peningkatan peluang kesempatan kerja optimalisasi perlindungan 

tenaga kerja dan prioritas lainnya. mohon penjelasan dan data alokasi anggaran dimaksud lebih lanjut. 

b. Dalam pidato nota pengantar, Saudara Bupati menyampaikan bahwa 

alokasi anggaran juga untuk dukungan dalam rangka peningkatan pelaksanaan program unggulan ip3k secara berkesinambungan. hal ini berarti bahwa program unggulan ip3k sudah tercapai, hanya perlu dukungan lebih lanjut untuk keberlanjutan dimasa mendatang. apakah demikian…? mohon penjelasan disertai data lebih lanjut, dan program apa saja yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan berikut 

capaiannya. 

c. Disampaikan juga bahwa pemerintah daerah menyediakan alokasi 

anggaran alokasi dana desa sebesar 10% dari dana perimbangan. kebijakan ini keliru dari sisi konsep, karena alokasi ADD adalah bukan 

hanya 10 % tetapi paling sedikit 10 % dari dana transfer umum (DTU) 

yang dianggarkan dalam APBD atau perubahan APBD tahun anggaran berjalan. kebijakan ini juga tidak sejalan dengan kewajiban pemerintah 

daerah dalam pemenuhan alokasi bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan. Fraksi Hanura dalam hal ini meminta agar disampaikan data perhitungan ADD berikut segera dialokasi bagi hasil pajak daerah selain 

alokasi dana desa (ADD). 

d. Dalam dukungan alokasi anggaran untuk kehidupan umat beragama terutama yang berupa hibah uang, Faksi Hanura menilai masih dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan hibah berupa uang tetapi 

dilaksanakan oleh pihak ketiga tertentu yang sudah sejak awal menitipkan pekerjaan dimaksud, dengan demikian seharusnya tidak 

dialokasikan sebagai hibah dalam bentuk uang tetapi sebagai belanja yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga atau pihak lainnya. 

mohon penjelasan lebih lanjut berikut alokasi dalam APBD 2024 dan meminta agar inspektorat daerah tegas dalam melakukan audit dan pemeriksaan lebih lanjut, dan Fraksi Hanura meminta laporan 

pelaksanaan dan pemeriksaan inspektorat atau unit kerja lainya yang 

Terkait tahun anggaran 2023 yang sedang berjalan

4. Sejak pembahasan Perubahan APBD tahun anggaran 2023 dan dalam 

pelaksanaan anggaran akhir-akhir ini, terdapat banyak keluhan ASN atas 

Realisasi Belaja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS. 

terhadap hal ini, fraksi hanura meminta dengan tegas perhitungan 

kebutuhan alokasi anggaran dimaksud sesuai kebutuhan sebagaimana 

diatur dalam peraturan perundang-undangan berikut jika pembayaran 

tambahan penghasilan PNS tahun anggaran 2023 belum seluruhnya bisa 

direalisasikan, apa langkah strategis dan kebijakan pemerintah daerah 

dalam hal ini. Mohon Penjelasannya 

5. Terkait dengan implementasi peraturan daerah di bidang pajak daerah dan 

retribusi daerah, apa langkah-langkah strategis pemerintah yang akan 

dilaksanakan di tahun 2024. dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi 

daerah, apakah pemerintah daerah mengalokasikan cukup anggaran untuk 

kegiatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah? 

6. Dari sisi proyeksi anggaran transfer pemerintah pusat, bagaimana 

pengelolaan alokasi anggaran DAU yang sudah ditentukan 

penggunaannya: bidang pendidikan, kesehatan dan bidang pekerjaan 

umum. Fraksi Hanura juga meminta penjelasan penggunaan dana bagi 

hasil SDA mineral dan batubara royalti sebesar Rp. 10,3 milyar, dan DBH 

sumber daya alam kehutanan-dana reboisasi sebesar Rp. 17,5 milyar 

Terutama dari DBH sawit dilalokasi untuk program dan kegiatan apa saja. 

7. Bagaimana dampak penurunan alokasi dana alokasi umum (DAU) yang 

belum ditentukan penggunaannya terhadap alokasi belanja gaji dan 

tunjangan asn, alokasi belanja tambahan penghasilan asn, apakah sudah 

dialokasi untuk jumlah yang cukup dengan juga mengalokasikan 

pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, dan bagaimana kebijakan alokasi tambahan penghasilan pegawai yang diformulasikan  dalam Raperda APBD tahun anggaran 2024..? bagaimana komitmen 

pemerintah daerah atas kebijakan alokasi anggaran komponen belanja gaji 

dan tunjangan dprd? 

8. Mohon penjelasan dan data alokasi anggaran belanja bantuan sosial 

kepada individu sebesar Rp. 7,6 milyar. 

9. Mohon penjelasan atas semakin menurunnya perolehan alokasi dana dari 

sumber dak fisik yang hanya sebesar Rp. 37,09 milyar (tahun anggaran 

2023 sebesar Rp. 57,5 milyar). Fraksi Hanura melihat pemerintah daerah 

melalui BAPPEDA dan SKPD terkait lalai dan tidak optimal melakukan 

perencanaan dan koordinasi dengan pemerintah pusat, dan mohon 

penjelasan kendala apa saja yang dialami pemerintah daerah. 

10. Terhadap alokasi belanja modal sebesar Rp. 132,8 milyar, mohon 

penjelasan dan rincian alokasi dari sumber penerimaan mana saja?? 

11. Sebagaimana juga disampaikan oleh Sdr. Bupati bahwa untuk tahun 

anggaran 2024 terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1,1 milyar yang 

digunakan untuk pembayaran bunga pinjaman daerah dan sebesar Rp. 22 

milyar dialokasikan untuk membayar cicilan pokok utang yang jatuh tempo 

tahun 2024 sesuai akta notaris nomor 23 tahun 2022. terhadap hal ini, agar 

dijelaskan secara komprehensif tentang pengelolaan Pinjaman Daerah 

dimaksud sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 

56 tahun 2018 tentang pinjaman daerah berupa pelaksanaan pinjaman 

daerah yang telah dilaksanakan sampai semester II tahun anggaran 2023 

kepada DPRD sebagai bahan evaluasi bersama meliputi kebijakan tentang 

pinjaman, posisi kumulatif, jangka waktu, tingkat suku bunga, sumber 

pinjaman, penggunaan, realisasi penyerapan baik keuangan maupun fisik serta pemenuhan kewajiban. Fraksi Hanura juga meminta agar 

disampaikan akta notaris nomor 23 tanggal 30 juni 2022 kepada DPRD. 

12. Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan anggaran operasional dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD serta kondisi fisik kantor 

pada skpd-skpd yang dibeberapa skpd kondisi nya sangat memprihatinkan 

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

13. Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Fraksi Hanura meminta penjelasan 

tidak diperolehnya penerimaan daerah dari dana insentif fiskal daerah pada 

tahun anggaran 2023, dan apa langkah-langkah strategis pemerintah 

daerah ditahun-tahun mendatang dan saat ini, serta apakah ada program 

dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran 2024 untuk 

mendapat alokasi insentif fiskal daerah dimaksud. 

14. Dari sisi pembiayaan, terdapat alokasi penerimaan pembiayaan dengan 

akun sisa dana tidak tercapainya capaian target kinerja sebesar Rp. 19,35 

milyar yang merupakan proyeksi Silpa dari pendapatan dana bagi hasil 

sawit tahun anggaran 2023. terhadap hal tersebut agar dijelaskan program 

dan kegiatan apa saja yang tertuang dalam RKP DBH dan apakah RKP 

DBH tahun 2023 sudah dibuat dan disampaikan kepada menteri keuangan 

sebagai syarat penyaluran DBH sawit secara sekaligus…? dan untuk DBH 

sawit tahun anggaran 2024, apa saja program dan kegiatan yang sudah 

direncanakan oleh pemerintah daerah ? Fraksi Hanura juga berpandangan 

bahwa pengalokasian silpa dari DBH sawit tidak tepat, tidak logis dan tidak 

masuk akal dialokasikan dalam akun pembiayaan yang digunakan untuk 

alokasi pembayaran hutang daerah sebesar Rp. 22 milyar, serta hal ini 

bertentangan dengan ketentuan pengelolaan DBH sawit sebagaimana 

diatur dalam peraturan menteri keuangan.

15. Struktur APBD tahun anggaran 2024 surplus sebesar Rp. 2,6 milyar dan 

disisi penerimaan pembiayaan terdapat alokasi penerimaan pembiayaan 

sebesar Rp. 19,3 milyar. memperhatikan struktur APBD tahun anggaran 

2024 tersebut, Fraksi Hanura berpandangan bahwa konsep tersebut tidak 

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang undangan. tidak logis dan tidak masuk akal dalam struktur APBD terdapat 

dua konsep surplus dan defisit secara bersamaan. dalam Permendagri 

nomor 77 tahun 2020. ditegaskan bahwa dalam hal APBD diperkirakan 

defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah. dari situ 

pihak apbd dirancang surplus. surplus dimaksud hanya untuk melengkapi 

alokasi anggaran untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, 

dengan demikian konsep dialokasi anggaran yang disampaikan pemerintah 

daerah tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

16. Pemerintah Daerah agar memberikan penjelasan dan rincian alokasi 

anggaran untuk pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan, dan bagaimana kebijakan alokasinya, apakah sudah 

mencukupi dan memenuhi kebutuhan ??

Bersama ini ada beberapa aspirasi dari masyarakat yang perlu kami 

sampaikan, antara lain : 

1.

Mohon dianggarkan Peningkatan jalan Dusun Sejirak Menuju ke 

Dusun Prongkan, Desa Perongkan, Kecamatan Sekadau Hulu. 

2.

Mohon dianggarkan Perbaikan Jembatan Gantung menuju Desa 

Sekonau Kecamatan, Sekadau Hulu. 

3.

Mohon dianggarkan Perbaikan Jembatan Gantung menuju Dusun 

Sungai Sambang Kecamatan Sekadau Hulu. 

4.

Penertiban Penjualan Sayur serta buah-buahan di Pasar sayur perlu 

dilakukan karena mengganggu lalu lintas. 

5.

Pembangunan Infrastruktur jalan sebelah kanan mudik Sungai 

Sekadau mohon dilanjutkan, mulai dari Kaki Riam Kecamatan 

Sekadau Hulu lanjut ke Sungai Lawak Kecamatan Nanga Taman 

sampai ke Cenayan Kecamatan Nanga Mahap, mengingat jalan 

tersebut sangat diperlukan Masyarakat di tiga kecamatan. 

6.

Mohon Penjelasan Status Jalan Kayu Lapis, karena sampai sekarang 

belum di sentuh Pembangunan, keluhan Masyarakat terkait Debu 

yang sangat menggangu warga di sepanjang akses jalan tersebut. 

7.

Mohon Peningkatan Jalan Simpang Sulang Betung ke Desa Boti Kecamatan Sekadau Hulu. 

8.

Pembangunan Kantor Desa Setawar 

9.

Mohon dianggarkan jalan Akses antar Desa Sp 2 Sempulau Indah 

Menuju Selimus Desa Seraras. 

10. Bantuan Pembangunan Gereja Katolik Biang Poring, Desa Tapang 

Tinggang, Kecamatan Nanga Taman 

11. Peningkatan Akses jalan Dusun Pangkin Desa Mungguk.

12. Peningkatan Akses Jalan Desa Peniti Menuju Segori Merah Air. 

13. Pembangunan Kantor Desa Sungai Kunyit dan kantor Desa Peniti. 

14. Jaringan Air Bersih yang bersumber dari Perumda Sirin Meragun, 

untuk beberapa Dusun di Desa Bokak, Desa Tekam, Desa Ensalang 

sampai Desa Sungai Kunyit, perlu di perhatikan dan di tindaklanjuti dalam APBD 2024, krn air merupakan sumber utama yg di perlukan 

Masyarakat. 

"Catatan- catatan lain terkait saran dan pendapat untuk dinas terkait, akan 

kami sampaikan secara detail pada saat rapat kerja pembahasan APBD 2023 

mendatang.  Demikian Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Hati Nurani  Rakyat DPRD Kabupaten Sekadau, tidak lupa kamiucapkan terimakasih," tutupnya.