 |
| Wabup Subandrio Dukung Reformasi Birokrasi Melalui Peresmian MPP. |
SEKADAU - Hari ini, Wakil Bupati Kabupaten Sekadau, Subandrio, mengikuti peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sekadau serta sembilan MPP lainnya se-Indonesia secara virtual.
Acara peresmian yang difasilitasi oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Sekadau ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Mohammad Isa, Forkopimda, Kepala SKPD, Instansi Vertikal, dan tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Menpan-RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) menyampaikan komitmen Presiden RI untuk meningkatkan reformasi birokrasi. Sebanyak 153 MPP telah beroperasi di seluruh Indonesia, termasuk 10 MPP yang diresmikan hari ini.
Selain peresmian, acara juga mencakup rapat koordinasi antara bupati dan gubernur dari berbagai daerah.
Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas, meresmikan 10 MPP tersebut dan mengarahkan strategi percepatan pembangunan MPP.
Menpan-RB menekankan pentingnya komitmen, kerjasama, integrasi, serta optimalisasi kinerja dan kualitas pelayanan dari Instansi Vertikal.
"Kami tidak hanya bangga dengan gedungnya, tetapi juga dengan pelayanannya terhadap masyarakat," katanya.
Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, memiliki 12 instansi dan 120 layanan yang akan diintegrasikan dalam MPP.
Wakil Bupati Sekadau, Subandrio, menyampaikan apresiasinya atas peresmian MPP ini dan berharap pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan, menjadi lebih cepat, dan efektif.
Dia berharap MPP ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.
Subandrio juga mengharapkan petugas dapat mensosialisasikan keberadaan MPP kepada masyarakat sehingga mereka dapat memanfaatkannya dengan baik.
Dia menekankan pentingnya agar MPP tidak hanya diresmikan namun benar-benar berfungsi dengan baik.
Tokoh masyarakat, H. Abdul Umar Djafar, menyatakan bahwa masyarakat merasa terbantu dengan adanya MPP ini, terutama karena jarak tempuhnya yang dekat.
Dia berharap pemerintah daerah dapat memudahkan masalah penamaan jalan dan memberikan petunjuk yang memudahkan proses administratif seperti KTP dan KK.
H. Djafar juga menginginkan peningkatan jenis pelayanan dan ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga mereka dapat dengan mudah mengakses layanan di MPP.