Pemetaan Daerah Rawan Bencana oleh Pemerintah Kota Pontianak, Fokus Pada Mitigasi dan Kolaborasi

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak telah memulai langkah penting dalam mengidentifikasi dan memetakan daerah-daerah yang berpotensi mengalami bencana di wilayahnya.

Dalam pertemuan yang diadakan pada hari Kamis di Pontianak, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menjelaskan bahwa rapat tersebut adalah bagian dari upaya penyusunan dokumen kajian risiko bencana yang mencakup pembahasan tentang pemetaan daerah-daerah rawan bencana.

Dalam forum koordinasi tersebut, Kamtono menegaskan bahwa pemetaan tersebut khususnya akan difokuskan pada daerah-daerah yang memiliki risiko terdampak luapan air sungai serta daerah-daerah yang rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan.

Kamtono menambahkan bahwa daerah-daerah yang memiliki potensi banjir akibat meluapnya air Sungai Kapuas, lokasi yang seringkali tergenang saat hujan deras, dan kawasan yang sering mengalami kebakaran hutan dan lahan akan menjadi prioritas dalam pemetaan tersebut.

"Walaupun Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat umumnya memiliki kerentanannya yang lebih rendah terhadap bencana alam, namun pengamatan sepanjang tahun dan data yang ada menunjukkan bahwa bencana alam yang terjadi lebih banyak disebabkan oleh tindakan manusia, terutama pembakaran lahan yang berujung pada bencana kabut asap," ujar Kamtono.

Hasil pemetaan daerah rawan bencana ini nantinya akan menjadi dasar bagi perencanaan mitigasi serta strategi untuk mengurangi dampak bencana.

Wali Kota Kamtono juga menekankan pentingnya kolaborasi dari semua pihak dalam upaya pencegahan, mitigasi, dan penanggulangan bencana.

Dia menyoroti kerja sama yang harus terjalin antara berbagai instansi pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta lembaga-lembaga terkait guna menjalankan langkah-langkah yang telah disusun.

Selain itu, Kamtono juga menegaskan bahwa partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan, mitigasi, dan penanggulangan bencana.

"Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, penanganan bencana bisa terhambat dan berjalan lambat," tambah Kamtono.